Manulife Logo
NAV / UNIT

TATA KELOLA PERUSAHAAN


PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (selanjutnya disebut “MAMI” atau “Perusahaan”) memahami bahwa kontribusi para pemangku kepentingan penting untuk membangun perusahaan yang kompetitif dan menguntungkan. Untuk itu, MAMI telah menetapkan pedoman tata kelola yang memuat ketentuan mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan. Kerangka Tata Kelola ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Manajer Investasi.

  1. Pokok-Pokok Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Direksi adalah badan eksekutif perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur peran Direksi sebagai organ perusahaan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sehari-hari. Direksi melakukan tugasnya untuk kepentingan perusahaan berdasarkan maksud dan tujuan Perusahaan, dan berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

    Sebagai perwakilan sah perusahaan, Direksi bertanggung jawab pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan dan proses penunjukan serta pengakhiran penunjukan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Berkenaan dengan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewajiban untuk:

    1. menyusun visi, misi dan nilai Perusahaan serta program jangka pendek dan panjang Perusahaan;
    2. mengatur sumber daya Perusahaan secara efektif dan efisien;
    3. mendelegasikan beberapa otoritas kepada komite yang dibentuk dalam mendukung pelaksanaan tugas atau karyawan Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu;
    4. memiliki aturan kerja dan pedoman untuk memastikan tugasnya dapat dilaksanakan secara obyektif dan efektif

    Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara bersama-sama, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris dilarang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal operasional.

    Dewan Komisaris yang efektif, profesional dan independen merupakan hal penting untuk tata kelola perusahaan yang baik. Peraturan OJK mengenai Tata Kelola Manajer Investasi juga mewajibkan paling sedikit terdapat dua orang anggota Dewan Komisaris, dimana satu diantaranya harus Komisaris Independen. Apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari dua orang, maka Komisaris Independen wajib paling sedikit mewakili 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. MAMI telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

    Komite Audit

    Berdasarkan Peraturan OJK mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Manajer Investasi, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen. Dalam melaksanakan fungsi audit, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen memegang jabatan sebagai Ketua Komite Audit.

    Saat ini, Perusahaan telah memiliki Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Head Legal & Corporate Secretary serta Head Internal Control Perusahaan. Fungsi audit yang dilaksanakan oleh Komite Audit adalah untuk menelaah:

    1. informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh manajer investasi kepada publik dan/atau pihak otoritas;
    2. independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar penunjukan akuntan publik;
    3. rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan publik; dan
    4. pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuan dan audit internal manajer investasi.
       
  3. Informasi mengenai Komite-Komite
  4. Karena bisnis Perusahaan merupakan gabungan upaya dari berbagai fungsi, Direksi telah membentuk beberapa komite untuk menangani beberapa isu lintas fungsi.

    Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

    Untuk memenuhi Peraturan OJK mengenai APU-PPT, MAMI telah membentuk Komite APU-PPT. Komite APU-PPT mengadakan rapat secara regular untuk membahas permasalahan dan prosedur yang diadopsi oleh Perusahaan berkenaan dengan pelaksanaan APU-PPT serta pelaporan yang harus disampaikan kepada otoritas yang berwenang.

    Komite Investasi

    Pembentukan Komite Investasi merupakan kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan OJK mengenai Fungsi- Fungsi Manajer Investasi. Tujuan pembentukan Komite Investasi adalah untuk memberikan arahan investasi kepada tim pengelola investasi. Anggota Komite Investasi tercantum dalam setiap prospektus reksa dana yang diterbitkan Perusahaan.

    Komite Filantropi

    Komite Filantropi dibentuk untuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan, diantaranya penggunaan cleansing fund dan dana sosial dari reksa dana yang dikelola MAMI yang memiliki fitur charity.

    Executive Risk Committee

    Executive Risk Committee dibentuk untuk memperluas tata kelola fungsi manajemen risiko. Komite akan memastikan bahwa risiko kritikal yang diidentifikasi akan dikelola dengan baik. Komite juga membahas hal-hal terkait layanan nasabah apabila dibutuhkan.

    Product and Pricing Committee

    Sebagai bagian penting dari strategi Perusahaan, Perusahaan telah membentuk Product and Pricing Committee untuk membantu Direksi mendapatkan informasi yang komprehensif tentang berbagai aspek yang relevan dari produk dan biaya serta membuat keputusan tepat yang konsisten dengan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan.

  5. Pokok-Pokok Kode Etik
  6. Sebagai bagian dari grup, Perusahaan telah mengadopsi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Manulife Financial Corporation. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan etika di tempat kerja, etika dalam hubungan bisnis, konflik kepentingan, penanganan informasi pribadi dan rahasia, serta kepatuhan terhadap etika dan hukum.  

    Seluruh karyawan Perusahaan wajib untuk tunduk pada pedoman tersebut. Pelatihan tahunan diselenggarakan oleh Departemen Kepatuhan Perusahaan untuk mensosialisasikan isi dari pedoman tersebut dari waktu waktu ke waktu.

  7. Uraian singkat Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal
  8. Terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik, berikut uraian mengenai Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal:

    Fungsi Kepatuhan

    Terkait pelaksanaan fungsi Kepatuhan, Departemen Kepatuhan telah menyusun Strategi Kepatuhan. Strategi Kepatuhan diajukan kepada Dewan komisaris untuk di review setiap tengah tahun sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK.

    Fungsi Manajemen Risiko

    Fungsi Manajemen Risiko dilaksanakan mengikuti ketentuan yang berlaku. Departemen Manajemen Risiko wajib menyiapkan Strategi Manajemen Risiko yang selalu diperbarui untuk dimonitor secara berkala di Executive Risk Committee. Dalam rangka konglomerasi keuangan, Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko entitas utama yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

    Fungsi Audit Internal

    Fungsi Audit Internal melakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bisnis dan keuangan perusahaan. Audit Internal juga membantu Direksi memastikan pencapaian tujuan bisnis dengan cara:

    1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan;
    2. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas proses Manajemen Risiko;
    3. Melakukan evaluasi Kepatuhan Perusahaan dengan peraturan perusahaan, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan peraturan serta perundang-undangan; dan
    4. Memfasilitasi koordinasi dengan auditor eksternal.

    Audit Internal memiliki fungsi pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.